Kemiskinan Kabupaten Blora Rangking 23 dari 35 Kabupaten di Jawa tengah

Baca Juga

Wakil Gubernur Jateng Berikan sambutan saat Rakor membangun sinergi penanggulangan kemiskinan di Pendopo Rumah dinas Bupati Blora

"Oleh karena itu, kami datang ke Blora ini untuk menjalin sinergitas, merumuskan bersama langkah yang tepat untuk penanggulangan kemiskinan. Kuncinya adalah data kemiskinan yang valid. Kita harus memperbaharui data kemiskinan kita, karena saat ini datanya sudah banyak berubah dan tidak sesuai kondisi lapangan,"

BLORA, Transblora.co - Tekad Pemerintah Kabupaten Blora untuk menekan jumlah kemiskinan mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dukungan itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah H. Taj Yasin Maimoen ketika memimpin Rapat Koordinasi dalam rangka Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Selasa (12/2/2019).

Menurut Wakil Gubernur Jateng, tingkat kemiskinan Kabupaten Blora saat ini masih pada angka 11,90 persen. Berada di peringkat 23 dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, dan masih masuk zona merah karena kemiskinannya lebih besar dari rata-rata Jawa Tengah 11,32 persen dan rata-rata Nasional 9,82 persen.

“Oleh karena itu, kami datang ke Blora ini untuk menjalin sinergitas, merumuskan bersama langkah yang tepat untuk penanggulangan kemiskinan. Kuncinya adalah data kemiskinan yang valid. Kita harus memperbaharui data kemiskinan kita, karena saat ini datanya sudah banyak berubah dan tidak sesuai kondisi lapangan,” ucap Wagub.

Jika data kemiskinan valid, maka menurut Wagub sangat berguna untuk merumuskan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Program bantuan pemerintah pun akan tepat sasaran dan tepat guna.

“Kami minta seluruh Kepada Desa untuk membantu mengupdate data kemiskinan. Se Jawa Tengah kami targetkan selesai 28 Februari nanti. Setelah terangkum akan kita laporkan ke Kemensos agar datanya bisa diperbaiki,” lanjut Wagub.

Kondisi ekonomi masyarakat menurut Gus Yasin (panggilan akrabnya) juga terus mengalami perkembangan, sehingga angka kemiskinan juga terus berubah. Oleh sebab itu Gus Yasin meminta dalam satu tahun minimal dilakukan empat kali pendataan kemiskinan.

Pihaknya menyadari, masih banyak masyarakat yang belum bisa terbuka ketika didata potensi ekonominya dalam hal pendataan kemiskinan. Gus Yasin pun memberikan contoh bahwa Pemprov Jateng bersama seluruh Pemkab dan Pemkot nya sudah tiga kali berturut-turut mendapatkan penghargaan tentang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari KPK atas laporan harta kekayaannya.

“Ketika pimpinan daerahnya sudah terbuka dalam LHKPN yang diberikan kepada KPK, kami berharap masyarakat juga mau jujur dan terbuka tentang status ekonominya demi perbaikan data kemiskinan,” kata Taj Yasin. (PSB/Moe)